ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH

Oleh: Kurniawan

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar kewenangan pembentukan Qanun Aceh Aceh No. 3 Tahun 2013 tetang Bendera dan Lambang Aceh. Selanjutnya menganalisis apakah Qanun Aceh tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan keabsahan Qanun Aceh tersebut serta mekansime hukum yang tersedia mengenai pembatalan terhadap Qanun Aceh tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kajian ini menelaah bahan pustaka yang diperoleh melalui studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa, Qanun Aceh tersebut bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah dan juga kepentingan umum. Namun demikian, keberadaan Qanun Aceh tersebut secara hukum sah berlaku, karena Pemerintah dalam masa waktu sudah melebihi masa waktu 60 hari sejak diterimanya Qanun Aceh tersebut hingga saat ini Pemerintah tidak mengeluarkan Perpres tentang pembatalan atas Qanun Aceh tersebut. Dengan demikian, apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pembatalan Qanun Aceh tersebut dalam masa waktu 60 hari sejak diterimanya Qanun Aceh tersebut, secara hukum, Qanun Aceh tersebut dinyatakan berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 145 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.