POLITIK HUKUM PENETAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh: Ade Arif Firmansyah & Malicia Evendia

Abstrak:

Baku mutu lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup disamping KLHS, tata ruang, amdal, UKL-UPL, perizinan, dsb. Baku mutu lingkungan hidup terdiri dari: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan. Politik hukum penetapan baku mutu lingkungan hidup sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup didasarkan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin, dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berwawasan lingkungan. Penetapan baku mutu lingkungan merupakan salah satu bentuk hukum yang responsif yang lahir dari konfigurasi politik demokratis untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Penetapan baku mutu lingkungan dalam peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum haruslah juga diikuti dengan pembangunan struktur dan budaya hukum masyarakatnya sehingga kualitas lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan kehidupan dapat terwujud secara berkelanjutan.