Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala Menjumpai Dir. Reskrimsus POLDA Aceh

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala yang dipimpin oleh Kurniawan S, S.H., LL.M didampingi oleh  TIM ADVOKAT dan TIM PARALEGAL hari Jum'at/26 Juli 2019 pukul 09.55 mendatangi POLDA ACEH.

 

Tujuan kedatangan Pengurus dan Pelaksana LKBH FH Univ. Syiah Kuala tersebut adalah guna menjumpai Teungku Munirwan (Keuchik Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara) yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh POLDA Aceh sejak selasa/23 Juli 2019.

 

Menurut Kurniawan S, S.H., LL.M selaku Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala, "Tujuan dilakukannya kunjungan ke POLDA Aceh kali ini adalah 3 hal yaitu: Pertama, bermaksud untuk memberikan dukungan moral sekaligus penyemangat kepada tersangka Munirwan. Tujuan kedua, guna menawarkan jasa bantuan hukum kepada tersangka Munirwan selama menghadapi kasus ini (bilamana belum ada dan belum didampingi oleh kuasa hukumnya). Dan ketiga, adalah guna melakukan audensi dengan Dir Reskrimsus POLDA Aceh". 

 

"Audensi dengan Pejabat di Dir. Reskrimsus POLDA Aceh kami lakukan guna mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh terkait duduk perkara serta dalil dan alasan yang digunakan oleh pihak pelapor dalam kasus ini. Dengan demikian dapat menjadi informasi penyeimbang bagi kami LKBH FH Univ. Syiah Kuala selain informasi yang kami peroleh dari berbagai Media Mainstrim baik cetak maupun online dalam tiga hari terakhir ini", sebut Kurniawan.

 

Lebih lanjut Kurniawan menjelaskan bahwasanya "Audensi yang dilakukan oleh LKBH FH Unsyiah dengan Dir. Reskrimsus POLDA Aceh hari Jum'at/26 Juli 2019 selain bertujuan untuk memberi dukungan moral kepada tersangka Teungku Munirwan beserta keluarga dan menawarkan jasa bantuan hukum kepada beliau (bilamana belum ada dan belum didampingi oleh kuasa hukumnya) juga secara bersamaan bertujuan untuk keperluan ilmu dan pengetahuan hukum sekaligus menjadi pembelajaran (lesson learned) bagi Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala melalui LKBH FH Univ. Syiah secara kelembagaan, maupun bagi para Pengurus serta Pelaksana LKBH FH Univ. Syiah (baik Tim Advokat maupun paralegalnya) beserta para mahasiswa/i hukum Univ. Syiah Kuala lainnya.

 

Dalam kunjungan ke Dir Reskrimsus POLDA Aceh tersebut, Kurniawan selaku Ketua LKBH FH Univ. Syiah Kuala turut di dampingi oleh 2 orang dari 8 orang Advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKAT LKBH FH Univ. Syiah Kuala sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala yaitu Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.

 

Adapun kedua Advokat LKBH FH Univ. Syiah Kuala tersebut adalah Advokat Senior Bahadur Satri, S.H., MM dan Kasibun Daulay, S.H.

 

Dalam kunjungannya ke POLDA Aceh tersebut, Pengurus dan Pelaksana LKBH Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala diterima langsung oleh Dir. Reskrimsus POLDA Aceh Kombes. Pol. Saladin di ruang kerjanya. 

 

Pada saat menerima Audensi dari LKBH FH Univ. Syiah Kuala, Saladin didampingi oleh sejumlah pejabat dan staf Dir Reskrimsus POLDA Aceh.

 

Pertemuan audensi tersebut dibuka oleh Kombes. Pol Saladin selaku Dir Reskrimsus POLDA ACEH. 

 

Selanjutnya, Kepala Dir. Reskrimsus POLDA ACEH tersebut mempersilakan kepada LKBH FH Univ. Syiah Kuala untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke POLDA ACEH terkait kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Dir. Reskrimsus POLDA ACEH.

 

Setelah dipersilahkan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, Kurniawan selaku Ketua LKBH FH Univ. Syiah Kuala menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya sebagaimana disebutkan di atas.

 

Dalam penjelasan yang diberikan oleh Dir. Reskrimsus POLDA ACEH Kombes Pol. Saladin jum'at pagi tadi kepada Pengurus dan Pelaksana LKBH FH Univ. Syiah Kuala adalah "ditetapkannya Munirwan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah karena yang bersangkutan telah menyebarkan hasil inovasi berupa rekayasa genetika IF 8 generasi ke-2 dan ke-3 kepada masyarakat dengan tujuan komersialisasi dan hal ini dilarang oleh peraturan perundang-undangan baik UU No. 12 Tahun 1992, PP No. 44 Tahun 1995 serta beberapa Permentan.

 

Menurut Saladin, "Secara hukum, penyebaran bibit/benih unggul yang belum dilepas oleh Kementerian Pertanian dilarang untuk dilakukan komersialisasi kecuali dilakukan untuk sekedar pemenuhan kebutuhan antar sesama penangkar bibit di dalam wilayah desa yang sama". 

 

"Namun kenyataan yang terjadi adalah saudara Munirwan melakukan penyebaran benih padi unggul tersebut secara komersil dan dipedagangkan secara meluas tidak hanya dia ntara sesama penangkar yang berada dalam desa yang sama bahkan sudah merambah ke berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara", tegas Saladin (Dir. Reskrimsus POLDA Aceh).

 

"Bahkan total hasil penjualan yang telah diperoleh tersangka Munirwan selama ini diperkirakan mencapai lebih dari 2 M", sebut Saladin.

 

Dir. Reskrimsus POLDA Aceh tersebut mempertegas bahwasanya "Kepolisian Daerah Aceh menetapkan saudara Munirwan sebagai tersangkan bukan dalam kapasitasnya sebagai Keuchik sebagaimana yang diberitakan dalam berbagai media mainstraim (baik cetak maupun online) di Aceh selama ini, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Pengusaha dan Pemilik  Perusahaan yang selama ini memperdagangkan hasil rekayasa genetika IF 8 sehingga menghasilkan generasi ke-2 dan ke-3 ke berbagai kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Utara", sebut Saladin.

 

Terkait dengan salah satu maksud kedatangan Pengurus dan Pelaksana LKBH FH Univ. Syiah Kuala hari Jum'at pagi 09.55/26 Juli 2019 di POLDA Aceh untuk menjumpai tersangka Teungku Munirwan, harus diterima sebagai kenyataan pahit karena mereka tidak diperkenankan untuk menjumpai tersangka Teungku Munirwan.

 

Kurniawan menegaskan bahwa "Keterlibatan aktif Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala dalam melakukan Advokasi terhadap beberapa permasalahan hukum selama ini merupakan manifestasi sekaligus wujud dedikasi serta pengabdian tanpa batas Universitas Syiah Kuala sebagai "Jantung Hati Rakyat Aceh" dalam memberikan bantuan dan layanan hukum tanpa batas dalam mendorong terwujudnya pemenuhan keadilan untuk semua orang (justice for all) di Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya".

 

Kurniawan menyebutkan bahwasanya "Kami berharap kepada POLDA Aceh agar proses/tahapan serta penyelesaian masalah hukum yang saat ini sedang dihadapi oleh Teungku Munirwan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku", sebut Kurniawan. 

 

Kurniawan melanjutkan bahwa "Kami berharap agar penyelesaian masalah hukum terhadap kasus penyebaran bibit padi unggul IF 8 yang dilakukan untuk tujuan komersil yang berjumlah lebih sekitar 2 Milyar tersebut oleh saudara Munirwan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana". "Hal ini mengingat, Munirwan merupakan salah satu Keuchik berprestasi yang telah berhasil melakukan inovasi berupa rekayasa genetika terhadap bibit padi unggul IF 8 sehingga menghasilkan bibit padi unggul IF 8 generasi ke- 2 dan ke-3 dan mendampatkan perhargaan nasional atas inovasinya tersebut", sebut Kurniawan.

 

Selain itu, Kurniawan juga  mengajak seluruh pihak agar kiranya dapat menjadikan  kasus yang sedang dihadapi oleh Teungku Munirwan ini sebagai pembelajaran bersama". (nu)