PSHK GELAR DISKUSI PUBLIK: AGENDA REFORMASI REGULASI PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Banda Aceh – Kamis (04/04/19) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjsama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebagai mitra lokal, dan International Development Law Organization (IDLO) melalui Program Rule of Law Indonesia, menggelar diskusi public dengan tema "Reformasi Regulasi Penataan Kelembagaan di Daerah" acara berlangsung di Kyriad Hotel Muraya Banda Aceh.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber, Soraya Mumtaz, S.H.,M.H. (Kementerian PPN/BAPPENAS RI), Prof. Dr. Ilyas, S.H..M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Rizky Argama, S.H., LL.M (Direktur Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad Junaidi, S.H., M.H. (Perwakilan Pemerintah Aceh - Biro Hukum Setda Aceh).

 

Diskusi Publik ini secara langsung dibuka oleh Rektor Universitas Syiah Kuala dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Agussabti selaku Wakil Rektor II Universitas Syiah Kuala. 

 

Kepala Laboratorium dan Klinis Hukum - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala,  Kurniawan S, S.H., LL.M, menyebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya diskusi publik tersebut  dalam rangka mendukung BAPPENAS RI dalam merumuskan reformasi regulasi agar dapat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.

 

Para peserta yang diundang dan hadir dalam kegiatan Diskusi Publik tersebut dari berbagai unsur/komponen yakni unsur pemerintah (Lembaga Vertikal Di Aceh) seperti P3KHAN - LAN Aceh, Kanwil Kementerian Hukum dan Has Asasi Manusia (Kemenkumham Aceh), dan Kepala Ombudsman RI Kantor Wilayah Aceh, unsur Kelembagaan Parlemen , Para Kenya Banleg (DPRA, dan DPRK di Aceh Besar, DRPK B. Aceh, dan DPRK Sabang), unsur Pemerintah Aceh dan Unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Kota Sabang, dan Unsur Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi sejumlah dinas tekhnis terkait, unsur Akademisi; Unsur Lembaga Riset, unsur CSO/Lembaga Swadaya Masyarakat/Asosiasi/Forum serta  unsur tokoh masyarakat, dan unsur advokat.

 

Soraya Mumtaz, SH, MH, menyebutkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia saat ini mengalami OBESITAS atau OVER REGULASI. Selain itu, juga banyaknya peraturan yang dikeluarkan telah melupakan peraturan yang masih berlaku dan mana peraturan yang sudah dicabut maupun yang sudah diubah.

 

Lebih lanjut, Rizky Argama dalam presentasinya menyebutkan bahwa berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peraturan/regulasi terbanyak di dunia sehingga menyebabkan tumpang tindih (over lapping) antara peraturan baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pada penyelenggara negara maupun penyelenggara pemerintahan di daerah karena mengatur ketentuan norma yang berbeda terhadap pengaturan hal yang sama dalam satu jenis peraturan yang sama.

 

Perwakilan Pemerintah Aceh, Mohammad Junaidi, SH, M.H, menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh di bawah rezim UU Otonomi Khusus Aceh yaitu UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah banyak mendapatkan kewenangan Khusus yang menjadi pembeda dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk dalam hal mengatur sesuatu hal yang diberikan kekhususan kepada Aceh untuk selanjutnya diatur dengan/diatur dalam Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota. 

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas SyiahKuala, Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum, dalam paparannya menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu regulasi, pertama, seyogyanya dalam penyusunan suatu regulasi harus memperhatikan ketepatan materi muatan dari jenis peraturan yang akan dibentuk sehingga suatu pengaturan norma yang seharusnya menjadi materi muatan suatu UU sebagai peraturan bersifat legislasi jangan sempat dimuat dalam jenis peraturan berupa Peraturan Pemerintah (PP), para pembentuk  hukum haruslah memperhatikan aspek ketepatan/akurasi lembaga pembentuk hukum/regulasi yang akan dibentuk, dan para pembentuk hukum haruslah memperhatikan aspek proses dalam penyusunan suatu produk hukum yaitu, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara inklusif dan terintegrasi.

Diharapkan melalui dengan adanya diskusi publik ini dapat menampung masukan dari para pemangku kepentingan yang berada di daerah khususnya di Aceh terkait strategi reformasi regulasi dan pembentukan lembaga regulasi nasional.