Diseminasi Publik : Kajian dan Pemanfaatan Hasil Perekaman Sidang Tindak Pidana Korupsi

KPK bekerjasama dengan berbagai Fakultas Hukum di Indonesiasalah satunya Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala untuk melaksanakan kegiatan perekaman persidangan perkara tindak pidana korupsi dipengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Aceh sejak tahun 2012 - sekarang sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap proses persidangan yang diharapkan tidak menghasilkan putusan yang mencederai  rasa keadilan.Berdasarkan  kebutuhan demi peningkatan sinergi dan mendorong terciptanya peradilan tindak pidana korupsi yang bersihtranparandan akuntabel serta memberikan perlindungan akan keadilan kepada masyarakat maka dipandang perlu dilakukan kegiatan kajian yang membedah dan rnenelaah beberapa hasil    perekaman putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang diputus pada tahun2017 dengan memilih putusan untuk dikaji yaitu "Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana korupsi Banda AcehNomor  : 29,30,31 /Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna".Tim kajian hasil perekaman sidang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang diketuai oleh Mukhlis, S.H, M.Hum, Ida Keumala Jeumpa S.H, M.H selaku Seketaris, dan tiga orang analis yaitu Ainal Hadi, S.H, M.Hum, Tarmizi S.H, M.Hum, dan Nurhafifah, S.H, M.H. serta dua reviewer yaitu DR.Riza Nizarli, S.H, M.H dari akademisi, dan Mahmuddin, S.IP dari masyarakat Sipil.

Dalam kegiatan Focus Group discussion I telah mengasilkan anotasi putusan dari putusan nomor 29,30,31 /Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna, anotasi putusan tersebut berisikan kasus posisi dari masing masing putusan, dakwaan, tuntutan jaksa, pertimbangan hakim dan putusan hakim. Selain anotasi putusan dalam kegiatan tersebut juga menghasilkan cheklist pertanyaan yang menjadi arah utnuk menganalisis putusan yang akan dikaji. Maka dari itu berdasarkan hasil dari kegiatan tersebut maka kami ingin melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion II ini yang kegiatannya yaitu memaparkan hasil analisis terhadap putusan perkara nomor 29,30,31/Pid.sus/TPK/2017/Pn.bna tentang pengadaan alat mobil pemamadam kebakaran (Damkar) modern.

-          Agenda kegiatan

Kegiatan Focus Group Discussion II yang telah di selenggarakan dihadiri oleh 49 orang yang terdiri dari perwakilan lembaga pengadilan, kejaksaan, advokat, kemenkumham, BPBD, Akademisi Hukum dari berbagai universitas di Aceh, akademisi Fakultas hukum Unsyiah, LSM anti korupsi di Aceh, alumni Fakultas Hukum Unsyiah, serta tim ahli yang dihadiri oleh akademisi hukum dan praktisi anti korupsi.

Dalam kegiatan ini tim kajian memaparkan hasil anaisis terhadap putusan yang telah  dipersiapkan. Selain tim kajian ada juga tim ahli yang memberikan komentarnya terkait dengan anailis putusan tersebut, Dari hasil analisis yang telah dipersiapkan bersama dengan komentar dari tim ahli kemudian didiskusikan bersama, moderator meminta masukan dari para undangan yang hadir terhadap kajian acara ini sehingga  dihasilkan hasil kajian berupa analisis putusan  yang lengkap dan disepakati oleh peserta kajian. Sehingga dalam kajian tersebut telah memuat secara rinci mengenai bagaimana hasil analisis terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim, apakah sudah tepat dan sesuai dengan kualitas dari perbuatan yang para terdakwa lakukan atau tidak.

A.    Hasil Kegiatan

Hasil Kesimpulan dari Tim kajian adalah sebagai berikut:

1.      Hasil pemanfaatan persidangan sangat penting dalam melakukan kajian terhadap putusan hakim baik secara hukum pidana formal maupun hukum pidana material.

2.      Hasil analisis terhadap putusan perkara nomor 29,30,31/Pid.sus/TPK/2017/Pn.bna tentang Pengadaan Mobil Damkar modern dapat diketahui:

a.       Telah ditemui adanya korupsi terhadap pengadaan mobil Damkar modern dengan jumlah kerugian negara Rp.   4.757.784.604,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribuenam ratus empat rupiah).

b.      Semua penjabaran dari unsur tindaka pidana telah terpenuhi sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan.

c.       Putusan hakim yang manjatuhkan pidana penjara 4 (empat) Tahun dari tuntutan pidana pidana 8 tahun sudah sangat memadai apabila dilihat dari dakwaan primair yang terbukti, namun denda 200 juta yang dijatuhkan kepada terdakwa  dengan Nomor perkara 29 terlalu berat karena terdakwa sama sekali tidak menikmati hasil perbuatan terdakwa, Seharusnya terdakwa dengan nomor perkara 30 yang harus lebih berat baik pemidaan maupun dendanya.

d.      Hakim Anggota II dalam perkara nomor 29 memberikan pendapat yang berbeda (Dissenting Opinions) yaitu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Bulya mengetik spesifikasi teknis dan   kemudian menyuruh saksi Syahrial membuat spesifikasi teknis mobil   damkar itu tanpa setahu Terdakwa sehingga saksi Syahrial kemudian bisa mengarahkan spesifikasi teknis sesuai spek yang diusung PT Dhezan Karya Perdana; Namun setelah dilakukan analisis hal ini tidak tepat, karena sebagai kuasa pemegang anggaran harus mengetahui hal ini tentang spesifikasi teknis mobil damkar dan anggarannya.

e.       Putusan hakim telah mengikuti prosedur hukum acara pidana, dasar hukum putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP

f.       Dalam perkara ini hakim sudah mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis, namun dalam perkara ini pertimbangan hakim kurang sesuai dengan kualitas perbuatan terdakwa.

g.      Terdakwa dalam perkara nomor 30 kualitas perbuatannya lebih berat, karena sebagai penggerak dilakukan tindak pidana korupsi ini yang dinikmati sendiri yang kemungkinan ada orang lain dibelakangnya yang belum dapat dibuktikan.

3.      Urgensi perekaman persidangan sangat dibutuhkan dalam membantu terciptanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada.

4.      Perlu adanya koordinasi antara kejaksaan dengan rumah tahanan dalam hal pelepasan terdakwa dari rumah tahanan ke pengadilan. Sehingga kedatangan terdakwa ke pengadilan dapat tepat waktu.

5.      Hakim telah melakukan pemeriksaan saksi dalam tiga perkara dalam satu kali sidang. Karena ingin mengakomodir prinsip persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, seharusnya dalam pemeriksaan perkara yang displit, maka pemeriksaan saksinya juga dilakukan secara terpisah. Karena dipisahkannya sebuah perkara itu bergantung pada kualitas perbuatan yang dilakukan.

6.      Terhadap indikasi pelanggaran kode etik di dalam persidangan, masing masing pihak yaitu hakim, panitera, jaksa, dan pengacara akan memperbaikinya sehingga terciptanya peradilan yang berwibawa dan sesuai dengan aturan persidangan.

7.      Terkait kajian ini, tim kajian akan memperbaiki kembali, sesuai dengan masukan masukan yang diberikan oleh para pihak, karena dalam kajian ini masih ada hal hal yang perlu diperbaiki kembali.

 

B.     Lesson Learn

Pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan ini adalah:

1.      Menjadi pembelajaran bagi instansi penegak hukum di Aceh, baik Pengadilan, Kejaksaan, dan Advokat/Penasehat Hukum untuk dapat beracara di pengadilan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak melanggar kode etik persidangan.

2.      Menjadi evaluasi bagi instansi kejaksaan dan pihak kemenkumham untuk lebih berkoordinasi dalam melakukan pelepasan narapidana/tahanan dari rumah tahanan ke pengadilan, sehingga diharapkan kedatangan tahanan ke pengadilan dapat tepat waktu.

3.      Menjadi pembelajaran bagi undangan dan mahasiswa yang hadir tentang apa hal yang terjadi dibalik kasus hukum yang mengundang banyak perhatian publik di Kota Banda Aceh ini, yaitu pengadaan mobil damkar modern yang ternyata mempunyai banyak kejanggalan-kejanggalan di dalamnya.