Talk show "Pandangan Pemuda Aceh Terhadap Hukum di Indonesia"

Banda Aceh - Unit Kegiatan Mahasiswa Haba Aneuk Hukoem (UKM HAHoe) menggelar Talk show "Pandangan Pemuda Aceh Terhadap Hukum di Indonesia" di Aula Fakultas Hukum Unsyiah Lt. II, Rabu (25/04/2018). Talk show ini menghadirkan pembicara diantaranya, H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., M.Si. (Anggota Komisi III DPR RI), H. Fachrul Razi, M.I.P. (Senator DPD RI asal Aceh), Riki Yuniagara (Pengurus KNPI Aceh), Kurniawan, S.H., LL.M. dan dimoderatori oleh Jainakri Phonna, S.H.

Dr. Azhari, S.H., MCL dalam kata sambutannya selaku Wakil Dekan I FH Unsyiah menyampaikan sangat mengapresiasi kegiatan talk show ini karena membahas hal yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yakni mengenai hukum.

Dalam kesempatannya, perwakilan KNPI yang merupakan representativ pemuda Aceh, Riki Yuniagara yang menjadi salah satu pembicara dalam talk show ini menyampaikan bahwa pemuda memegang peranan penting terhadap hukum yang ada di Indonesia. "Pemuda berhak mengisi apapun kebijakan yang memang menentukan nasib suatu negara di kemudian hari."

Sedangkan H. Fachrul Razi Anggota DPD RI asal Aceh ini menjelaskan bahwa ada hal yang tidak balance dalam sistem pemerintahan dan sistem negara hari ini. Produk hukum yang dihasilkan saat ini menjadi sebuah permainan politik dari elit-elit yang juga dipelopori oleh kekuatan dari partai-partai besar yang tujuannya adalah untuk "mempertahankan" kekuasaan dan "melanjutkan" kekuasaan yang ada. "Saya pikir ini menjadi catatan kritis bagi kita, permasalahan ini tidak selesai dan sampai kapanpun kalau budaya politik di Indonesia seperti ini, saya khawatir kita akan menuju yang disebut dengan the fail of state (kegagalan negara)."

Senada dengan pendapat-pendapat pembicara lainnya, Nasir Djamil, Anggota Komisi DPR RI yang hadir sebagai pembicara dalam talk show ini juga menyebutkan bahwa penegakan hukum di negeri ini belum memuaskan dan banyak ketidakadilan. "Ini memang problem kita bahwa penegakan hukum masih jauh dari harapan. Walaupun Indonesia menyebutkan dirinya dalam konstitusi sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan, tapi dalam prakteknya memang ada persoalan di institusi penegak hukum. Nasir menyebutkan meskipun upaya-upaya untuk memperbaiki sumber daya manusia di institusi pengegak hukum sudah dilakukan, tapi masih banyak aparat penegak hukum yang mindsetnya sudah selalu dalam keadaan "mencari" sesuatu di luar penegakan hukum.

Kurniawan, S.H., LL.M. yang hadir sebagai akademisi dalam acara ini mengatakan pandangannya terhadap hukum di Indonesia. Menurutnya, hukum di Indonesia saat ini masih banyak bercabang, tidak pasti, dan cenderung transaksional. Hukum masih belum mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat karena hukum belum sepenuhnya dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh & berkembang di masyarakat. Menurutnya keadilan itu harus seimbang dan bukan karna transaksi. Kurniawan mencontohkan hal ini ke dalam kasus hukuman cambuk, yakni dalam Pasal 262 Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh para hadirin. Baik dalam pasal ayat yang lain, dalam pasal yang sama, maupun dalam pasal yang berbeda tidak ada satupun ketentuan yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dari tempat terbuka akan diatur dalam Pergub. “Hukum masih belum mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat karena hukum belum sepenuhnya dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh & berkembang di masyarakat. “Hukum itu tidak hanya penegak hukumnya yang baik, tapi hokum itu juga harus merefleksikan jiwa keadilan dan bukan transaksional”, jelasnya.