FGD UJI Sahih RUU Sistem Perekonomian Nasional

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Unsyiah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional (RUU SPN) di Aula Fakultas Hukum Unsyiah, Kamis.23 Juni 2016.

FGD ini menghadirkan narasumber yaitu, Dr. Akhmad Akbar Susanto (Tim Ahli RUU SPN), Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H. M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Unsyiah), dan Dr. Nazamuddin, S.E., MA (Wakil Rektor IV Unsyiah). Selain itu, hadir pula anggota DPD RI yaitu, Dr. Djasarmen Purba, S.H. Basri Salamah dari Provinsi Maluku, kedua Pak Rafli (Aceh), Ibu Emma Yohana dari Sumatera Barat, Bapak Errri Erfian dari Provinsi Bangka Belitung, Bapak Yannes Mue dari Papua luar biasa, artinya dari sabang sampai merauke ada di daerah ini, ibu iin dari Provinsi riau, Ibu Asmawati juga 3 periode, Bapak Marzuki Ali, dan yang terakhir Bapak Ahmad subakri.

Dr. Djasarmen Purba, S.H. mengatakan bahwa undang-undang dalam prolegnas mempunyai rancangan undang-undang kelautan, tahun 2016 diincurkan 1 rancangan undang-undang yang diakomodir ada 7 rancangan undang-undang, yaitu rancangan nusantara yang dimotori oleh panitia ppuu, rancangan undang-undang ekonomi kreatif dimotori oleh komite 3 membidangi kesehatan dan tenaga kerja, rancangan undang-undang tentang BUMN dan BUMD dimotori oleh komite 2 membidangi bidang infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain, rancangan undang-undang tentang koperasian dimotori oleh komite 4 membidangi bidang anggaran dan lain sebagainya, rancangan undang-undang tentang sistem budi daya tanaman inisiatif komite 2, rancangan undang-undang penyelenggaraan pemerintahan dimotori oleh komite 1 bidang pemerintahan, dan yang terakhir rancangan undang-undang jambodetabekjur.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor II Unsyiah Prof. Dr. Husni Djalil, S.H.,M.Hum. Dalam sambutannya Prof. Dr. Husni Jalil, S.H., M.Hum. menyampaikan, tujuan FGD ini yaitu Memperoleh masukan, tetapi apabila membutuhkan masukan-masukan baru semua peserta harus aktif harus bericara. Makin banyak masukan maka akan semakin bagus, kalau tidak ada masukan maka akan menjadi khawatir, FGD ini untuk membantah teori fiksi. Daerah demokrasi sekarang semua rancangan undang-undang harus mendapat FGD menyerap aspirasi masyarakat.