Drone Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Kuliah umum bersama ICRC dengan tema “Drone Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional” pada Selasa/12 April 2016.  Acara yang dibuka oleh moderator M. Putra Iqbal, S.H., LL.M. dan Pemateri Rina Rusman (Legal Adviser ICRC, Jakarta). 

Rina Rusman mengatakan bahwa Penggunaan Drone/Uav Atau Kendaraan Tanpa Awak Dan Statusnya Dalam Penerapan HHI, terdapat dua macam drone, yaitu:
1. Non combat drone (UAV)
Drone yang tidak membawa senjata, tidak ditugaskan untuk menjatuhkan bom. Fungsinya pengintaian dan pengumpulan data. Drone ini boleh diserang, sasaran yang sah, apabila drone ini merupakan bagian dari perlatan militer dari yang sedang berperang. Drone dalam situasi perang harus tunduk pada aturan hukum negara dimana dia melakukan pengintaian. Negara yang dilalui punya hak untuk melakukan pembersihan, pemeriksaan terhadap drone. Bagaimana cara memeriksa drone ? oleh karena itu harus ada komunikasi dari negara yang dilalui dengan negara yang mengirim drone. Dalam situasi damai bisa dilakukan. Dalam situasi perang itu merupakan resiko.

2. Combat drone
Langsung dianggap sasaran milter yang sah. Karena dia berfungsi untuk melakukan serangan atau menyebabkan kerusakan pada milter musuh. Penggunaan drone harus sesuai dengan prinsip HHI, prinsip pembedaan, proposonial dan pembatasan. Senjata robot sekarang ini menjadi model senjata yang sedang dibicarakan dalam perbincangan internasional.

Tanggung jawab atas penggunaan Drone yang tidak sesuai dengan aturan HHI. Aturan HHI terhadap pesawat udara militer berlaku bagi Drone: Konvensi Den Haag dan Protokol Tambahan 1977, Hukum Kebiasan Internasional dibidang HHI, termasuk dalam rancangan RAW (Rule of Air Warfare) Den Haag 1922-1923 yang dirumuskan oleh Komite Ahli Hukum. Contohnya drone tidak boleh dijatuhkan ke pemukiman yang banyak penduduknya sama seperti aturan terhadap pesawat udara milter (Konvensi Den Haag IV) RAW mengatur tentang penggunaan peralatan tanpa kabel termasuk juga pesawat. Dapat juga digunakan untuk membatasi penggunaan drone. Namun RAW sampai sekarang belum menjadi konvensi. Tetapi aturan-aturannya sudah digunakan oleh negara-negara dalam praktek berperang, maka sudah mengikat berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Prinsip pembedaan berkaitan pertempuran dari udara yang relevan terhadap drone.