Struktur Organisasi

 

Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa  serta bertanggung jawab kepada Rektor (Pasal 58  ayat (1) Statuta UNSYIAH). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dekan mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun dan merumuskan Renstra berdasarkan kebijakan universitas yang memuat sasaran dantujuan fakultas yang hendak dicapai dalam jangka waktu masa kepemimpinan;
  2. Menyusun dan merumuskan rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas berdasarkan kebijakan universitas. Anggaran tahunan adalah anggaran tahunan yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan fakutas/jurusan dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah;
  3. Menyelenggarakan pendidikan, peneltitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menetapkan peraturan, kaidah dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan universitas;
  4. Mengelola seluruh kekayaan fakultas secara optimal dan memanfaatkannya untuk kepentingan  Fakultas;
  5. Menyelenggarakan perencanaan, penataan, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan oleh Unsyiah;
  6. Mengembangkan hubungan dengan alumni, lingkungan fakultas, universitas dan masyarakat pada  umumnya;
  7. Menyelenggarakan pembukuan pada semua satuan kerja di lingkungan fakultas, untuk mempermudah pertanggung jawaban di bidang keuangan. 
Pembantu Dekan  Bidang Akademik (Pasal 58 ayat (2) Statuta UNSYIAH, bertugas membantu pelaksanaan tugas  Dekan dalam menyusun rencana, memberi tugas dan arahan, mengkoordinasikan pimpinan unit kerja di bidang  akademik di lingkungan fakultas serta merumuskan kebijakan teknis dan memonitor pelaksanaan akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan  universitas yang terdiri atas:
  1. Menyusun rencana dan program kerja fakultas di bidang akademik sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
  2. Memberi tugas kepada Kepala Bagian Tata Usaha di bidang akademik;
  3. Memberi arahan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk kelancaran tugas;
  4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian Tata Usaha di bidang akademik untuk mengetahui permasalahannya dan penanggulangannya;
  5. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang akademik;
  6. Menyusun kebijakan teknis di bidang akademik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  7. Menyusun saran alternatif di bidang akademik;
  8. Memonitoring pelaksanaan kegiatan akademik sebagai bahan penyusunan evaluasi;
  9. Melaksanakan pembinaan tenaga akademik melalui seminar temu ilmiah, lokakarya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pembantu Dekan  Bidang  Administrasi Umum (Pasal 58 ayat (2) Statuta UNSYIAH, bertugas membantu pelaksanaan tugas  Dekan dalam menyusun rencana, memberi tugas dan arahan, mengkoordinasikan pimpinan unit kerja di bidang administrasi umum di lingkungan fakultas serta merumuskan kebijakan teknis dan memonitor pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas yang terdiri.
  1. Menyusun rencana dan program kerja fakultas di bidang administrasi umum sebagai pedoman  pelaksanaan tugas;
  2. Memberi tugas kepada Kepala Bagian Tata Usaha di bidang administrasi;
  3. Memberi arahan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk kelancaran tugasnya;
  4. Mengevaluasikan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Tata Usaha di bidang administrasi umum untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya;
  5. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang administrasi umum dan Keuangan;
  6. Menyusun kebijakan teknis di bidang administrasi umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  7. Menyusun saran alternatif di bidang administrasi umum;
  8. Memeriksa konsep rencana kebutuhan pegawai di lingkungan fakultas untuk mengetahui kesesuaiannya;
  9. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan fakultas berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan karier dan prestasi pegawai;
  10. Memonitor pelaksanaan kegiatan administrasi umum di lingkungan fakultas agar sesuai dengan  ketentuan;
  11. Menentukan skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana fakultas untuk kelancaran kegiatan;
  12. Memonitor pelaksanaan anggaran di lingkungan fakultas agar sesuai dengan ketentuan. 
Pembantu Dekan  Bidang  Kemahasiswaan  (Pasal 58 ayat (4) Statuta UNSYIAH,  bertugas membantu pelaksanaan tugas  Dekan dalam  menyusun rencana, memberi tugas dan arahan, mengkoordinasikan pimpinan unit kerja di bidang kemahasiswaan di lingkungan fakultas serta merumuskan kebijakan teknis, memonitor dan   mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan peraturan perundang-undangan    mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan peraturan perundang-undangan   yang terdiri dari:
  1. Menyusun rencana dan program kerja fakultas di bidang kemahasiswaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Memberi tugas, memonitor dan mengevaluasi kepada Kepala Bagian Tata Usaha di bidang kemahasiswaan;
  3. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kemahasiswaan;
  4. Memonitor pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan fakultas agar sesuai dengan ketentuan;
  5. Melaksanakan upaya kesejahteraan kemahasiswaan;
  6. Melaksanakan bimbingan akademik terhadap penerima beasiswa;
  7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan untuk mengetahui permasalahan dan solusinya;
  8. Membangun dan memantapkan hubungan dengan alumni dalam rangka meningkatkan kepedulian alumni terhadap pengembangan almamaternya;
  9. Menyusun laporan fakultas di bidang kemahasiswaan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagaipertanggungjawaban .
Pembantu Dekan  Bidang  Kerjasama  bertugas membantu pelaksanaan tugas  Dekan dalam  menyusun rencana, memberi tugas dan arahan, mengkoordinasikan pimpinan unit kerja di bidang kerjasama di lingkungan fakultas serta merumuskan kebijakan teknis dan memonitor pelaksanaan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas yang tediri dari
Menyusun rencana dan program kerja fakultas di bidang kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
  1. Menelaah peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kerjasama;
  2. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. Memberi tugas dan arahan kepada Kepala Bagian Tata Usaha terkait bidang kerjasama sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
  5. Memonitor pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama di lingkungan fakultas agar sesuai dengan ketentuan;
  6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian Tata Usaha di bidang kerjasama untuk mengetahuipermasalahan dan penanggulangannya;
  7. Menyusun laporan fakultas di bidang kerjasama sesuai dengan hasil yang telah di capai;
  8. Memeriksa konsep rencana kebutuhan pegawai di lingkungan fakultas untuk mengetahui  kesesuaiannya;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
Tugas Pokok Senat Fakultas diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Statuta UNSYIAH yaitu:
  1. Merumuskan kebijakan Akademis Fakultas dan pengembangan fakultas;
  2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen; 
  3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggara fakultas;
  4. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada  huruf a;
  5. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar pada Fakultas yang bersangkutan, pimpinan Fakultas, para Ketua Bagian, dan Wakil Dosen (Pasal 56  Statuta UNSYIAH).
Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)
Fakultas Hukum sebagai salah satu fakultas di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk terlaksananya dengan baik mutu pendidikan hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala telah membentuk Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) yang mempunyai tugas :
  • Penjabaran manual mutu akademik universitas ke dalam manual mutu fakultas;
  • Pengaturan audit mutu akademik internal di lingkungan fakultas;
  • Melaporkan pelaksanaan audit mutu akademik kepada pimpinan fakultas.
Tim Penyusunan Rencana Teknis Fakultas Hukum
Tim Penyusunan Rencana Teknis Fakultas ditetapkan berdasarkan Keputusan Pembuat Komitmen Universitas. Tim tersebut bertugas:
  • Mengakomodasi, menganalisis dan menyusun program perencanaan kegiatan, program, dan anggaran pada semua unit kerja dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala berdasarkan skala prioritas melalui mekanisme perencanaan bottom-up;
  • Menyelenggarakan rapat kerja Fakultas Hukum; 
  • Membuat Dokumen Rencana Teknis Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
Bagian-bagian pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Fakultas Hukum semula memiliki jurusan-jurusan, akan tetapi dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0325/U/1994, jurusan-jurusan dihapus. Sekarang Fakultas Hukum hanya memiliki satu program studi, yaitu Fakultas Hukum dengan 6 (enam) bagian yang mengelola kegiatan akademik yaitu : 
  1. Bagian Hukum Keperdataan;
  2. Bagian Hukum Pidana;
  3. Bagian Hukum Tata Negara;
  4.  Bagian Hukum Administrasi Negara;
  5. Bagian Hukum Internasional;
  6.  Bagian Hukum dan Masyarakat.
Bagian adalah unsur pelaksanaan akademis pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional (Pasal 63 Statuta UNSYIAH) untuk peminatan dan  merupakan unsur pokok bagi pelaksanaan tugas Program Studi di lingkungan fakultas. Penyelenggaraan Bagian disesuaikan dengan tujuan fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan profesional untuk peminatan.

Ketua Bagian adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap urusan-urusan akademis di bagian masing-masing, seperti pembagian tugas staf akademik yang mengajar mata kuliah dalam ruang lingkup bagian, penentuan judul dan ujian skripsi mahasiswa. Ketua Bagian juga bertugas menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan dosen di lingkungan bagian serta merumuskan kebijakan teknis danmemonitor pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan dosen berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas, yang terdiri dari:
  1. Menyusun rencana dan program kerja bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Menyusun rencana dan program kerja bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas untuk mengetahui kesesuaiannya;
  3. Meneliti konsep rencana acuan perkuliahan dan satuan acara perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kecocokannya;
  4. Menyusun konsep surat penugasan dosen wali atau penasehat akademik sebagai bahan masukan atasan;
  5. Memonitor pelaksanaan perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi;
  6. Mengevaluasikan hasil pelaksanaan perkuliahan berdasarkan hasil monitroing untuk meningkatkan mutunya;
  7. Menyusun rencana biaya operasional bagian per tahun berdasarkan beban kerja bagian dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkuliahannya;
  8. Membimbing dan menilai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan bagian untuk bahanpengembangan;
  9. Menentukan dosen pembimbing dan melaksanakan ujian tugas akhir mahasiswa;
  10. Melayani dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bagian sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
Program Studi Ilmu Hukum juga mempunyai Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang pengurusnya untuk periode 2013-2017 ditetapkan dengan SK Dekan No. 096 Tahun 2013  tanggal  3 Juni 2013. LKBH  merupakan unit pelaksana teknis khusus menangani kegiatan pengabdian  kepada masyarakat  yang dapat  dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam  mengembangkan keahliannya dan sekaligus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.  LKBH dipimpin oleh seorang Ketua Unit dari salah seorang dosen  dan bertanggung jawab kepada Dekan. Pengelola LKBH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberiankonsultasi dan bantuan hukum  bagi masyarakat yang tidak mampu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LKBH mempunyai fungsi:
  1. Mengembangkan keterampilan intelektual, keterampilan mahasiswa melalui kegiatan praktik hukum;
  2. Mengkoordinasikan dosen sebagai pemberi bantuan hukum;
  3. Mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama dengan pihak lain;
  4. Menyusun program persiapan dalam pemberian konsultasi dan bantuan hukum;
  5. Bertanggung jawab kepada Dekan atas pelaksanaan kegiatan LKBH.
Jurnal Kanun
Menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah dalam lingkup fungsi pendidikan dan penelitian di Fakultas Hukum.

Klinis Hukum
Klinis hukum Fakultas Hukum Unsyiah dalam proses belajar mengajar mengelola satu mata kuliah, yaitu Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum dengan bobot 6 SKS. Pada mata kuliah ini diajarkan 5 (lima) buah ketrampilan hukum.
Laboratorium klinis hukum sebagai sarana pendukung bagi mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum yang diberikan pada semester delapan.
Pada saat ini Fakultas Hukum Unsyiah memiliki 3 (tiga) laboratorium klinis hukum yang didukung fasilitas ruang sidang, TV, dan papan tulis.
Laboratorium Klinis Hukum (Pasal 64 dab 65 Statuta UNSYIAH) membina dan mengatur tentang pelaksanaan mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum dan Mata Kuliah Etika Profesi Hukum yang dipusatkan di Ruang Peradilan Semu (moot  court). 
Ketua Laboratorium Klinis Hukum mengatur tentang dosen yang akan membimbing mahasiswa dalam mebuat latihan-latihan  dan berpraktek langsung di peradilan semu (moot court) maupun mengikuti jalanya sidang di pengadilan sesuai dengan  bidangnya; Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara dan pelaksnaan magang untuk etika profesi. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum  mempunyai tujuan untuk:
  1. Mengembangkan keterampilan intelektual, keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan sidang, menyelesaikan contoh-contoh kasus dalam bidang Perdata,Pidana, Tata Usaha Negara, Kontrak dan Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting), baik untuk kegiatan pendidikan pengajaran maupun penelitian serta pengabdian pada masyarakat dengan bimbingan dari dosen pembina mata kuliah.
  2. Mempersiapkan sarana penunjang untuk kegiatan praktek sesuai dengan bidang yang bersangkutan.
  3. Menyusun program pengembangan sarana laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kasus-kasus.
  4. Menyusun Modul untuk bahan pedoman Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum.
  5. Menyusun Modul untuk bahan pedoman Etika Profesi Hukum
  6. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangan sarana Laboratorium Hukum.
Unit Perpustakaan
Perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual ( Sulistyo, Basuki ; 1991 ).
Ada dua unsur utama dalam perpustakaan, yaitu buku dan ruangan. Namun, di zaman sekarang, koleksi sebuah perpustakaan tidak hanya terbatas berupa buku-buku, tetapi bisa berupa film, slide, atau lainnya, yang dapat diterima di perpustakaan sebagai sumber informasi. Kemudian semua sumber informasi itu diorganisir, disusun teratur, sehingga ketika kita membutuhkan suatu informasi, kita dengan mudah dapat menemukannya.


Perpustakaan untuk keperluan pembelajaran mahasiswa berfungsi menunjang program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain perputakaan pusat di tingkat Universitas, Fakultas Hukum juga memiliki perpustakaan Fakultas. Jumlah buku hukum yang tersedia di perpustakaan Fakultas Hukum jauh lebih lengkap dibandingkan dengan buku yang tersedia di perpustakaan pusat. Dari tahun ke tahun koleksi perpustakaan Fakultas Hukum terus saja terjadi penambahan jenis koleksi yang dimiliki adalah buku, majalah ilmiah, skripsi, CD-ROM yang dapat ditelusuri baik secara manual, maupun melalui computer, diktat kuliah, jurnal hasil penelitian, skripsi, thesis/desertasi, dan modul-modul dari hasil penataran AA dan pekerti dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan kurikulum.
Unit perpustakaan bertugas:
  1. Mengelola data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;
  2. Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;
  3. Mengatur dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan perpustakaan;
  4. Melakukan layanan rujukan cepat;
  5. Menyebarkan informasi terbaru tentang perpustakaan;
  6. Menyusun materi publisitas berbentuk slide;
  7. Menyunting data bibliografi;
  8. Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks;
  9. Mencetak atribut kepustakaan seperti kartu peminjaman label buku dll;
  10. Menjalankan sanksi-sanksi bagi setiap keterlambatan pengembalian, kerusakan dan kehilangan dalam proses peminjaman buku.
 
Jenis Bahan Pustaka
Tahun Penerbitan
Total
1-2 Tahun Terakhir
3-5 Tahun Terakhir
> 5 Tahun Terakhir
Judul
Copies
Judul
Copies
Judul
Copies
Judul
Copies
Buku Teks
115
563
199
806
2532
7638
2846
9007
Diktat
-
-
3
3
1
5
4
8
Jurnal
14
28
19
44
19
115
52
187
Skripsi
482
482
561
561
285
285
1328
1328
Thesis/Disertasi
78
78
159
233
116
132
353
443
Majalah
14
41
23
65
31
54
68
160
Buku Referensi
25
25
23
24
22
39
70
88
Laporan Penelitian
1
2
19
20
60
87
80
109
CD ROM
7
7
6
7
3
3
16
17
Lain-lain
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
736
1226
1012
1763
3069
8358
4817
11347

Unit-unit Kajian
Dalam rangka pengembangan ilmu hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala mempunyai beberapa unit kajian seperti; Unit Kajian Hukum Humaniter  dan Hak Asasi Manusia,  Unit Kajian Mahkamah Konstitusi, Unit Kajian Perundang-undangan. Unit Kajian Hukum Humaniter dan HAM, didirikan sejak tahun 1998 hasil kerjasama dengan International Committee of The Red Croos (ICRC), UNHCR dan KOMNAS HAM dalam rangka penelitian, sosialisasi, diseminasi  dan pengembangan Mata Kuliah Hukum Humaniter, Hukum Pengungsi dan HAM sebagai mata kuliah pada FH Unsyiah.
Unit Kajian ini bertugas melakukan berbagai kegiatan:
  1. Melakukan kerjasaman dengan jejaring dalam pengembangan Hukum Humaniter, Hukum Pengungsi dan HAM;
  2. Melakukan penelitian, seminar/lokakarya  sosialisasi, diseminasi Hukum Humaniter, Hukum Pengungi dan HAM;
  3. Mengevaluasi materi perkuliahan yang berkaitan pengembangan Hukum Humaniter, Hukum Pengungi dan HAM;
  4. Mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan magang di ICRC Jakarta. 
Unit Kajian Mahkamah Konstitusi terbentuk pada tahun 2008 berdasarkan hasil kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengembangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengadilan Baru yang mengadili konflik di bidang Pemilu, Undang dengan UUD 1945 dan pengembangan mata kuliah Hukum Acara Konstitusi.  Unit Kajian ini bertugas melakukan berbagai kegiatan:
  1. Melakukan pengembangan mata kuliah Hukum Konstitusi;
  2. Melakukan Penelitian, Sosialisasi;
  3. Mempersiapkan karya tulis, makalah untuk penerbitan Jurnal Kostitusi;
  4. Menyiarkan Kuliah Umum, Seminar via RuangKuliah Umum, dan sidang di Mahkamah KonstitusiVideo Cobference.
Unit Kajian Peraturan Perundang-undangan, merupakan unit Kajian yang didirikan pada tahun 2012, atas kerjasama dengan Lembaga SEDIA-AUSAIDUnit Kajian ini bertugas melakukan berbagai kegiatan:
  1. Melakukan kerjasama dalam pembuatan Naskah Akademik dan perancangan peraturan perundang-undangan;
  2. Melakukan pelatihan dan mempersiapkan dosen dan instansi pemerintahan sebagai legal drafter naskah akademik dan perancang peraturan perundang-undangan.
Kepala Bagian Tata Usaha Bertugas: 
  1. Menyusun rencana dan program kerja bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja Fakultas;
  2. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang ketatausahaan;
  3. Mengumpulkan,mengolah dan menganalisis data ketatausahaan, akademik dan  kemahasiswaan;
  4. Melaksanakan urusan persuratan dan pengarsipan;
  5. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
  6. Melaksanakan urusan rapat dinas dan upacara resmi;
  7. Melaksanakan urusan pengelolaan barang perlengkapan;
  8. Melaksanakan urusan kepegawaian;
  9. Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan;
  10. Melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  11. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan hubungan alumni;
  12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kagiatan di lingkungan Fakultas;
  13. Melaksanakan administrasi dan pelayanan informasi;
  14. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat yang berhubungan dengan kegiatan Fakultas;
  15. Menyusun laporan bagian dan laporan Fakultas.